Kapolda Babel Diminta Turun Langsung, Dugaan Satu Barcode Dipakai Ratusan Pengerit di SPBU 24.337.157 Sadai Disorot

BANGKA SELATAN — Dugaan praktik penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran di SPBU 24.337.157 Sadai, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, kembali menjadi perhatian. Sejumlah nelayan meminta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung turun langsung melakukan pengecekan di lapangan.

Keluhan nelayan terutama berkaitan dengan sulitnya memperoleh solar untuk kebutuhan melaut. Di tengah kondisi tersebut, muncul dugaan bahwa pengerit dapat melakukan pengisian BBM dengan menggunakan barcode yang disebut-sebut milik SPBU.

Salah seorang sumber mengungkapkan bahwa dirinya melihat langsung aktivitas pengerit di SPBU tersebut.

“Kalau kami nelayan mendapatkan BBM, kami punya barcode. Tetapi kalau pengerit memakai barcode milik SPBU. Saya melihat sendiri pengerit satu kali masuk membayar kepada pekerja SPBU sekitar Rp10 ribu untuk satu kali masuk,” ungkap sumber kepada tim media.

Sumber juga menyebutkan adanya dugaan satu barcode digunakan secara bergantian oleh banyak pengerit, bahkan jumlahnya disebut mencapai ratusan.

“Kalau benar satu barcode bisa dipakai banyak pengerit, ini harus diperiksa. Kami nelayan sering tidak kebagian solar, sementara pengerit bisa keluar masuk,” ujarnya.

Kapolda Babel Diminta Cek Langsung

Sejumlah narasumber meminta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi memerintahkan jajarannya melakukan pengecekan langsung terhadap sistem penyaluran BBM di SPBU 24.337.157 Sadai.

Mereka meminta aparat memeriksa penggunaan barcode, data transaksi, rekaman CCTV, kendaraan yang melakukan pengisian berulang, serta dugaan pembayaran kepada pekerja SPBU.

“Kapolda Babel kami minta turun langsung atau memerintahkan tim melakukan pemeriksaan. Kalau memang tidak ada pelanggaran, silakan dibuktikan. Tetapi kalau ada penyimpangan, harus ditindak sesuai aturan,” kata sumber.

Sorotan tersebut bukan dimaksudkan untuk menuduh pihak tertentu telah melakukan tindak pidana. Dugaan penggunaan barcode oleh banyak pengerit dan adanya pembayaran kepada pekerja SPBU masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan aparat penegak hukum.

Tim media juga meminta pihak pengelola SPBU, termasuk Manager yang disebut bernama Aput, memberikan klarifikasi mengenai mekanisme penyaluran solar kepada nelayan dan pengerit.

Jika dugaan tersebut terbukti, masyarakat berharap ada tindakan tegas agar BBM bersubsidi benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak, khususnya nelayan yang membutuhkan solar untuk mencari nafkah.

Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak benar, pihak SPBU juga diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak SPBU, Manager Aput, maupun pihak terkait lainnya.

Tim REDAKSI